ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI
PAHLAWAN DEVISA
KELOMPOK 1
1. ADE JUWITA
2. ADELIA RIANA DEWI
3. ANASTASIA MONITA (23209029)
4. ANDREAS ADI DARMAWAN (25209783)
5. ANI ERMAWATI (20209869)
6. FRANSISKA H
7. NURI NOVIANTI PRAMESTI (22209557)
8. RATIH GALIH KIRANA
9. TAUFIQ RACHMAN (20209760)
10. WIDYASTUTI ARYANI
11. YUDHISTIRA NURNUGROHO (21209801)
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
UNIVERSITAS GUNADARMA
2009-2010
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah – Nya Sehingga kami segenap tim penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun yang berarti. Dalam pembahasan makalah kali ini penulis mencoba membahas tentang Pahlawan Devisa serta makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Aspek Hukum Dalam Ekonomi.
Setelah mempelajari makalah ini, pembaca diharapkan dapat mengenal lebih dalam berbagai hal tentang Pahlawan Devisa. Kami menyadari bahwa makalah ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik membangun dari semua pihak.
Semoga makalah ini dapat bermanfaat. Amin
Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
BAB 2. PEMBAHASAN
2.1 Penyebab TKI di Arab Saudi Terlantar 3
2.2 Contoh Kasus Penyiksaan TKI di Aarb Saudi 4
2.3 Tindakan Yang Sudah dilakukan 5
2.4 Hak Yang Melindungi Ham TKI 6
2.5 Pengaruh TKI Terhadap Perekonomian 6
BAB 3. PENUTUP
3.1 Kesimpulan 7
3.2 Solusi 8
DAFTAR PUSTAKA 9
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Berkurangnya minat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mau bekerja di Arab Saudi akhir-akhir ini disebabkan pemberitaan media massa Indonesia yang terlalu negatif atas kondisi yang dialami para TKI di negara kerajaan tersebut. Demikian dikatakan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jeddah (JCCI), Yahya Maqbool, sebagaimana dilansir dari laman harian Arab News.
Pemberitaan yang mengupas habis kasus penyiksaan dan pelecehan terhadap pekerja Indonesia membuat para pekerja takut ke negara tersebut. Oleh karena itu, lanjut maqbool, untuk sementara ini JCCI menghimbau para agen perekrutan untuk menghentikan penerimaan tenaga kerja dari Indonesia. “Saat ini tidak ada penghentian resmi terhadap pekerja yang masuk, namun kami menghimbau para agen perekrutan untuk tidak menerima pelamar dari Indonesia, karena sedikitnya jumlah pelamar dari negara itu
Maqbool mengatakan bahwa merekrut dan mengeluarkan visa bagi sedikit pelamar untuk bekerja di negaranya tidak menguntungkan Arab Saudi maupun Indonesia, sehingga lebih baik proses itu dihentikan sementara. Namun, bagi mereka yang sudah terlanjur mengurus visa, diperbolehkan untuk bekerja di Arab Saudi.
Di Arab Saudi, tidak hanya ada berita penyiksaan, namun juga kisah sukses para pekerja yang datang ke Kerajaan (Arab Saudi), menabung dan kembali ke Tanah Air membuka usaha, restoran, hotel, dan usaha-usaha lainnya. Tidak adil jika media hanya melaporkan beberapa kasus negatif dan mengabaikan berita yang positif.
Selain itu, Maqbool mengatakan bahwa pihak yang berwenang terhadap ketenagakerjaan di Indonesia tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua negara. “Kami ingin meneruskan mempertahankan hubungan kami dengan Indonesia, tapi pihak berwenang tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati,” katanya
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) masih harus menkonfirmasi banyak hal terkait kematian TKI, Kikim Komalasari, di Arab Saudi. Sebab, pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) juga belum bisa mengkonfirmasi pemberitaan terkait TKI tersebut.
Menurutnya, masih perlu ada kepastian tentang TKI yang meninggal dunia itu. Apakah benar identitasnya adalah Kikim Komalasari dan apakah benar dibunuh oleh majikannya. Sebab TKI itu meninggal bukan di rumah majikannya.
BAB 2
PEMBAHASAN
2.1 PENYEBAB TKI DI ARAB SAUDI TERLANTAR
TKI yang selama ini terlantar di Arab Saudi tersebut harus menyelesaikan segala permasalahan yang terkait kontrak kerja serta dipastikan tidak tersangkut masalah dengan Kepolisian Arab Saudi sehingga dipastikan benar-benar clear dan bebas masalah. Yang patut diwaspadai adalah keberadaan sindikat atau calo yang sering menipu WNI/TKI Overstayer dengan menjanjikan bisa masuk Tarhil dan akan dipulangkan ke Indonesia dengan imbalan sejumlah uang. Padahal itu tidak benar, Lagipula daya tampung Tarhil terbatas, hanya mampu memuat 10.000 orang,
Sementara itu Kementerian Luar Negeri mencatat sejak tahun 2005 telah ada sebanyak 124.825 orang WNI terlantar yang dipulangkan. Upaya advokasi dengan kedua negara juga terus dilakukan.
Berikut penyebabnya yang dilansir Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri:
1. TKI Lari dari Majikan
TKI lari dari majikan karena berbagai factor, seperti tidak betah bekerja karena alasan tidak cocok dengan majikan, beban kerja yang berlebihan, gaji tidak dibayar, mendapat perlakuan yang tidak naik seperti pelecehan, penganiayaan, dan lain-lain
2. Eks Jemaah Umroh
WNI yang masuk lewat visa kunjungan yang bekerja secara illegal, ada juga yang eks Jemaah Umroh.
3. Tertipu Biro Penyalur TKI
Banyak calo TKI yang berkeliaran menawarkan jasa tenaga kerja tanpa izin yang jelas, hingga izin Asli tapi palsu. Sindikat ini kemudian mempengaruhi dan menipu TKI dengan iming-iming gaji lebih besar, sehingga berpindah majikan tanpa menyadari resiko status keimigrasian yang sangat merugikan TKI tersebut
4. TKI Via Calling Visa
TKI masuk dengan calling visa dari majikan di Arab Saudi tanpa melalui PPTKIS, dan kemudian kabur dari majikannya.
2.2 CONTOH KASUS PENYIKSAAN TKI DI ARAB SAUDI
1. Nia
Tenaga kerja Indonesia asal Desa Rancamaya, Kabupaten Bandung Barat diperkosa anak majikannya di Arab Saudi pada Mei 2010 lalu. Dua bulan kemudian, dia dipulangkan majikannya ke Indonesia. Selama bekerja di Riyadh, Syukuri tidak pernah mendapatkan gaji. Penderitaan Nia tak hanya sampai di situ. Sesampainya di rumah, dia diceraikan suaminya karena diketahui pulang dengan berbadan dua. Nia pun melahirkan anak kembarnya itu tanpa suami.
2. Sumiati
Sumiati nama tki yang di gunting mulutnya oleh majikan di Arab Saudi, Sumiati di siksa dan di perlakukan tidak semestinya oleh majikanya di arab Saudi. Akhirnya, wanita berusia 23 tahun itu dirujuk ke Rumah Sakit Raja Fahd. Lukanya memang sangat parah. Tubuhnya mengalami luka bakar di beberapa titik. Kedua kakinya nyaris lumpuh, kulit tubuh dan kepalanya terkelupas, jari tengah retak, alis matanya rusak. Dan yang lebih parah, bibir bagian atasnya hilang.
Diduga, majikan wanita yang kerap melakukan kekerasan terhadap Sumiati. Wanita yang tidak bisa berbahasa arab ini menerima kekerasan secara berkali-kali, bahkan mengalami luka akibat setrika panas. Keluarga menuntut pertanggungjawaban sponsor yang memberangkatkan Sumiati. Sementara pihak rumah sakit merekomendasikan agar Sumiati menjalani operasi plastik.
Lemahnya perlindungan bagi para TKI dan TKW membuat mereka seringkali menjadi korban penyiksaan, perbudakan dan pelecehan seksual. Padahal baru saja Menlu Marty Natalegawa dan Menlu Arab Saudi sepakat untuk memerangi human trafficking.
Kisah pilu di atas hanya salah satu di antara ratusan kisah pilu lain dari jutaan TKI yang mengundi nasib di luar negeri. Tapi, baru-baru ini bukannya perlindungan TKI ditingkatkan, pemerintah Arab Saudi malah menghentikan perekrutan tenaga kerja Indonesia di sana yang kini nyaris mencapai 1 juta orang.
2.3 TINDAKAN YANG SUDAH DILAKUKAN
Dalam rangka membantu memulangkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kini terlantar di kolong jembatan Jedah, Remaja Masjid Nurul Hidayah, Akar Djati dan Migran Care akan mengadakan aksi penggalangan dana.
Pengalangan dana tersebut bentuk aksi solidaritas Rp 1.000 untuk TKI yang selama ini digagas Migran Care Pusat. “Aksi Solidaritas Rp 1000 untuk TKI terlantar di Jedah direncanakan digelar Jumat siang, sekitar jam 12.30,” kata KH Maman Imanulhaq kepada Tribun Jabar melalui pesan singkat.
Untuk tempat pelaksanaan penggalangan dana, KH Maman menyampaikan akan dilaksanakan di depan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tengah Tani, Cirebon. “Semoga dengan aksi solidaritas ini dapat membantu TKI yang tengah kesusahan di Jedah.
Selain itu Wacana yang saat ini beredar bahwa Pemerintah akan membagi-bagikan telepon seluler kepada seluruh para TKI untuk menjamin keselamatan mereka. Hal tersebut sungguh merupakan sebuah tindakan yang dangkal dan menggelikan karena tidak berpijak pada realitas yang terjadi. Hampir seluruh PRT migran yang bekerja di Saudi Arabia dilarang untuk memegang telepon seluler. Bahkan adakalanya sejak berada di penampungan di Indonesia, akses untuk berkomunikasi sudah mulai dibatasi. Tindakan politik yang paling logis untuk dilakukan adalah melakukan high-level dialogue dengan berkomunikasi langsung dengan raja Saudi Arabia. Sikap seperti inilah yang pernah dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada saat memperjuangkan pembatalan eksekusi mati terhadap Siti Zaenab, PRT migran asal Bangkalan yang dituduh membunuh majikannya di Saudi Arabia. Saat itu, Presiden Gus Dur menelpon langsung Raja Fahd untuk meminta pembatalan hukuman mati dan permintaan tersebut akhirnya dikabulkan.
2.4 HAK YANG MELINDUNGI HAM TKI
• Pasal 28 G ayat1 secara tegas disebutkan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhakatas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hakasasi."
• Pasal 28 I ayat 2 ditegaskan, "Setiap orang berhakbebasatas perlakuan yangbersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."
• Ayat 4 Pasal 28 I disebutkan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."
• Pasal 28 D ayat 1 bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."
2.5 PENGARUH TKI TERHADAP PEREKONOMIAN
Setiap tahunnya Indonesia memperoleh devisa dari pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lebih dari Rp 100 triliun setiap tahunnya. Ternyata TKI merupakan sumber devisa terbesar bagi negara ini. Seperti dilansir dari mediaindonesia.com, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNT2TKI) Moh Jumhur Hidayat mengatakan bahwa Bank Indonesia selama tahun 2009 melaporkan devisa dari pengiriman tenaga kerja Indonesia mencapai Rp 82 triliun, jumlah ini tidak termasuk gaji pekerja yang dibawa langsung saat pulang maupun yang dititipkan kepada kerabat dekatnya di Tanah Air.
Saat ini mencapai 5,5 juta orang. TKI tersebut terdiri atas 4,3 juta orang yang berangkat secara resmi, mematuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku, dan 1,3 juta orang secara tidak resmi, termasuk mereka yang tidak melengkapi diri dengan berbagai persyaratan yang telah ditentukan, katanya seusai membuka Lokakarya Peluang Kerjasama sektor Formal Indonesia-Arab Saudi dalam penempatan TKI di Kuta, Bali. Kedepan jumlah TKI ke mancanegara akan terus ditingkatkan dengan memenuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku, dan dengan kondisi ini diharapkan TKI mampu memenangkan persaingan, sehingga bukan saja mengasah ketrampilannya namun juga diharapkan dapat mengasah kemampuan Bahasanya.
BAB 3
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Nyawa dan nasib para TKI tidak hanya sekedar deretan angka dan serangkaian foto mengerikan. Mereka adalah manusia, punya nama, punya keluarga, punya kehidupan. Sudah seharusnya Pemerintah menegaskan sikap untuk tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap TKI sekecil apapun jumlahnya. Hanya dengan sikap seperti itulah Pemerintah dapat menjalankan tugasnya untuk memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia kepada setiap warga negaranya, tanpa terkecuali.
Mengikuti hukum permintaan dan penawaran, Arab Saudi telah mendapatkan penawaran yang cukup banyak sehingga permintaan mereka terhadap TKI mulai dibatasi karena banyak hal. Seperti ongkos rekrutmen dan gaji TKI yang belum disepakati antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, persoalan penganiayaan dan pemerkosaan oleh majikan dan banyak lagi.
Agar masalah ini tak terulang, sebenarnya pemerintah Indonesia hanya memiliki dua pilihan. Pertama menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Atau jika memang tidak mampu, maka harus melakukan pendidikan dan pelatihan yang terarah bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Agar dalam berkompetisi dengan negara lain, TKI lebih diunggulkan karena memiliki keahlian yang unik dan tidak dimiliki negara lain.
Dan yang lebih penting dari kedua hal itu, pemerintah Indonesia harus berani melindungi warga negaranya di luar negeri. Ancaman apapun harusnya berani ditepis pemerintah, demi kedaulatan rakyatnya.
Harus diakui, jutaan orang tenaga kerja Indonesia di luar negeri telah banyak mengurangi beban pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan di Tanah Air. Mereka malah turut mengisi kantong APBN setiap tahunnya.
Artinya, jika pemerintah Arab Saudi menyetop TKI maka secara tidak langsung pemerintah akan kekurangan pasokan isi kantong APBN dan juga di sisi lain harus menyediakan sekira 1 juta pekerjaan di Tanah Air. Bukan pekerjaan mudah.
Patut diketahui, negara yang menyediakan tenaga kerja sebagai PRT, sopir di luar negeri bukan hanya Indonesia. Tapi, banyak negara berkembang melakukan hal serupa. Contohnya di Arab Saudi, Indonesia harus bersaing dengan tenaga kerja asal Bangladesh, Filipina, India, Pakistan, Ethopia, Somalia, dan Yaman.
3.2 SOLUSI
Dorongan agar Kementerian Luar Negeri mendesak Kerajaan Arab Saudi untuk membentuk nota kesepahaman bersama soal perlindungan tenaga kerja Indonesia berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan pekerjaan layak direspons baik.
Juru Bicara Kemlu Michael Tene mengatakan, kedua negara akan melakukan pertemuan awal tingkat teknis. "Dalam kaitan ini, ada rencana untuk mengadakan pertemuan untuk membahas ketenagakerjaan, khususnya domestic worker,"
Saat ini Pemerintah Indonesia menyadari belum adanya pengaturan terkait perlindungan terhadap satu juta TKI yang bekerja di Arab Saudi. Terkait detail waktu dan tempat, hal ini masih didiskusikan oleh Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi. Kemlu akan memberikan pendampingan hukum bagi Sumiati, TKI asal Dompu, Bima, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi korban kekejaman keluarga Khaled Salem M al-Khamimisering di Madinah, Arab Saudi.
Kemlu akan menunjuk pengacara yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai sistem hukum di Arab Saudi. Pelaku tindak kekerasan terhadap Sumiati dilaporkan telah diproses oleh pihak kepolisian Arab Saudi.
"Pemerintah Indonesia sebaiknya menghentikan sementara penempatan TKI ke Arab Saudi hingga ada titik jelas, komitmen yang besar dari pemerintah Saudi, Sanarcom dan majikan agar kasus Sumiati diselesaikan secara adil dan bermartabat,"
Sanarcom adalah asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja asing Arab Saudi. Dijelaskannya, posisi pencari kerja dan pemberi kerja seharusnya seimbang. Tidak ada yang merasa lebih berjasa karena sudah memberi kerja atau sebaliknya sudah memberi jasa kerja.
Pemerintah sudah menetapkan agar perusahaan jasa TKI (PJTKI) membayar asuransi yang mencakup perlindungan hukum. "Kini saatnya janji-janji perlindungan itu diwujudkan karena mata dunia ini menatap pada pemerintah Indonesia, khususnya Kemenakertrans yang mengatur perlindungan TKI melalui sistem asuransi yang sudah dikembangkan selama ini.
DAFTAR PUSTAKA
• http://nasional.inilah.com/read/detail/1224172/inilah-pasal-uud-45-yang-gagal-dijalankan-sby
• http://akuindonesiana.wordpress.com/2010/11/19/mahfudz-penyiksaan-tenaga-kerja-indonesia-di-arab-saudi-melebihi-dari-zaman-budak/
• http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/29/NAS/mbm.20101129.NAS135233.id.html
• http://nasional.vivanews.com/news/read/189232-arab-saudi-kutuk-kekerasan-terhadap-sumiati
• http://timlo.net/bacaberita/1527/TKI-Sumber-Devisa-Terbesar-Bagi-Indonesia
Jumat, 18 Maret 2011
Biografi Nuri
Saya
Saya adalah Nuri Novianti Pramesti, seorang putri dari Bapak Ardjuna Simamora dengan Ibu Endang Sudjiati. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 2 November 1991. Saya memiliki dua orang kakak, satu pria dan satu wanita, mereka bernama Abi Nugraha dan Devi Adisti Margiana. Kami berlima menempati sebuah rumah di Jalan Mawar V No. 53 Jatikramat Indah I Pondok Gede Bekasi. Saya dibesarkan dari dua suku yang berbeda, ayah saya berasal dari Sibolga Sumatera Utara, sedangkan ibu saya berasal dari Karanganyar Jogjakarta. Adanya perbedaan suku ini membuat saya menerima perbedaan-perbedaan yang ada disekitar saya.
Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, sampai umur lima tahun saya mulai merasakan pendidikan di bangku sekolah. Saya sekolah di Taman Kanak-Kanak Yudha yang berada di dekat rumah. Dua tahun mengenal macam-macam huruf, angka, dan yang lainnya, belajar membaca, menghitung sampai pelajaran sopan santun saya dapatkan di TK tersebut. Menginjak umur tujuh tahun saya didaftarkan disebuah Sekolah Dasar yang letaknya pun tidak terlalu jauh dari rumah yaitu SD Jatikramat 1. Mulai mempunyai banyak teman dan mulai memahami arti belajar dan bermain. Selain pendidikan formal di sekolah, saya juga mendapatkan pendidikan agama disebuah mesjid. Kelas satu, kelas dua, kelas tiga, kelas empat, kelas lima, dan kelas enam. Pada saat kelas enam saya memiliki sekumpulan sahabat yang terdiri dari 10 orang wanita. Pada saat itu saya mulai merasakan membutuhkan orang yang menjadi tempat cerita, yaitu mereka, tertawa, menangis, bertengkar, belajar, semua kami lakukan sama-sama. Hingga akhirnya ujian akhir tiba, kami semua berusaha untuk mendapatkan SMP favorit. Ujian telah berlalu tinggal menunggu hasil dari usaha yang sudah kami lakukan. Pengumuman lulus pada saat itu membuat kami semua bersorak bersama, dan pada saat itu juga kami mengetahui SMP mana yang akan menjadi tempat menuntut ilmu selanjutnya. Alhamdulillah pada saat itu saya dapat Sekolah Menengah Pertama Negri yang ada di Jakarta, tepatnya SMPN 80 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Ada beberapa teman saya yang kurang beruntung, mereka tidak mendapatkan SMPN favorit mereka. Dari kami bersepuluh enam orang dapat SMPN di Jakarta dan sisanya SMPN di Bekasi.
Satu persatu mulai sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Sayapun demikian, awal-awal masih beradaptasi dengan teman-teman baru, kelas 7 saya lalui, kelas 8, kelas 9, tahun demi tahun saya lalui dengan teman-teman yang bermacam-macam sifatnya. Sempat ada masalah, pada saat saya kelas 9 saya pernah bertengkar dengan anak kelas sebelah, kalau mengingat masalahnya saya hanya bisa tersenyum, karena tidak ada masalah serius diantara kami berdua. Di SMP saya memiliki banyak sahabat, setiap naik kelas sahabat sayapun bertambah tidak menggantikan yang sebelumnya. Seperti saat kelas 6 SD pada saat kelas 9 SMP tiba saatnya ujian akhir, ujian yang menentukan kelulusan dan SMA yabng akan kami singgahi untuk melanjutkan pendidikan. Ujian kita lalui dan menunggu pengumuman kelulusan bersama-sama dirumah salah satu teman sekelas saya, alhamdulillah kami satu kelas lulus semua bahkan satu angkatan lulus 100%.
Setelah memegang hasil ujian semua sibuk mencari dan mendaftarkan diri di SMA – SMA negri favorit. Saya mendapatkan apa yang saya impikan, SMAN 48 adalah tempat singgah saya menuntut ilmu berikutnya, SMAN 48 terkenal dengan keunggulan prestasi dan kedisiplinannya. Rasanya bangga sekali mengenakan seragam puytih abu-abu, saya berpikir saya mulai beranjak dewasa. Kelas 10 saya mendapatkan sekumpulan sahabat yang terdiri dari 8 wanita, perbedaan sifat dan watak membuat kami sering terjadi perbedaan pendapat, kemampuan yang satu dengan yang lainnya pun berbeda. Pada saat naik kelas ada pembagian jurusan, IPA dan IPS, jurusan ini ditentukan oleh wali kelas berdasarkan nilai siswa tersebut. 4 dari kami memperoleh jurusan IPA, namun saya dengan tiga teman saya mendapatkan jurusan IPS. Kami terpisah, sibuk masing-masing den mempunyai teman dekat yang baru, tapi komunikasi kami tetap terjalin dengan baik. Kelas 11 IPS, 12 IPS, tahun demi tahun saya lalui dengan perjuangan memperoleh nilai maksimal di kelas. Pada saat kelas 12 sudah harus memikirkan ingin melanjutkan kemana setelah lulus SMA? Pada saat itu mimpi saya adalah kuliah di universitas negri, namun apa daya setelah lulus saya tidak mendapatkan yang saya impikan. Sampai akhirnya saya memilih Universitas Gunadarma sebagai temapt saya menuntut ilmu. Akuntansi menjadi pilihan saya dan sampai sekarang saya sudah memasuki semester 4.
Saya adalah Nuri Novianti Pramesti, seorang putri dari Bapak Ardjuna Simamora dengan Ibu Endang Sudjiati. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 2 November 1991. Saya memiliki dua orang kakak, satu pria dan satu wanita, mereka bernama Abi Nugraha dan Devi Adisti Margiana. Kami berlima menempati sebuah rumah di Jalan Mawar V No. 53 Jatikramat Indah I Pondok Gede Bekasi. Saya dibesarkan dari dua suku yang berbeda, ayah saya berasal dari Sibolga Sumatera Utara, sedangkan ibu saya berasal dari Karanganyar Jogjakarta. Adanya perbedaan suku ini membuat saya menerima perbedaan-perbedaan yang ada disekitar saya.
Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, sampai umur lima tahun saya mulai merasakan pendidikan di bangku sekolah. Saya sekolah di Taman Kanak-Kanak Yudha yang berada di dekat rumah. Dua tahun mengenal macam-macam huruf, angka, dan yang lainnya, belajar membaca, menghitung sampai pelajaran sopan santun saya dapatkan di TK tersebut. Menginjak umur tujuh tahun saya didaftarkan disebuah Sekolah Dasar yang letaknya pun tidak terlalu jauh dari rumah yaitu SD Jatikramat 1. Mulai mempunyai banyak teman dan mulai memahami arti belajar dan bermain. Selain pendidikan formal di sekolah, saya juga mendapatkan pendidikan agama disebuah mesjid. Kelas satu, kelas dua, kelas tiga, kelas empat, kelas lima, dan kelas enam. Pada saat kelas enam saya memiliki sekumpulan sahabat yang terdiri dari 10 orang wanita. Pada saat itu saya mulai merasakan membutuhkan orang yang menjadi tempat cerita, yaitu mereka, tertawa, menangis, bertengkar, belajar, semua kami lakukan sama-sama. Hingga akhirnya ujian akhir tiba, kami semua berusaha untuk mendapatkan SMP favorit. Ujian telah berlalu tinggal menunggu hasil dari usaha yang sudah kami lakukan. Pengumuman lulus pada saat itu membuat kami semua bersorak bersama, dan pada saat itu juga kami mengetahui SMP mana yang akan menjadi tempat menuntut ilmu selanjutnya. Alhamdulillah pada saat itu saya dapat Sekolah Menengah Pertama Negri yang ada di Jakarta, tepatnya SMPN 80 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Ada beberapa teman saya yang kurang beruntung, mereka tidak mendapatkan SMPN favorit mereka. Dari kami bersepuluh enam orang dapat SMPN di Jakarta dan sisanya SMPN di Bekasi.
Satu persatu mulai sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Sayapun demikian, awal-awal masih beradaptasi dengan teman-teman baru, kelas 7 saya lalui, kelas 8, kelas 9, tahun demi tahun saya lalui dengan teman-teman yang bermacam-macam sifatnya. Sempat ada masalah, pada saat saya kelas 9 saya pernah bertengkar dengan anak kelas sebelah, kalau mengingat masalahnya saya hanya bisa tersenyum, karena tidak ada masalah serius diantara kami berdua. Di SMP saya memiliki banyak sahabat, setiap naik kelas sahabat sayapun bertambah tidak menggantikan yang sebelumnya. Seperti saat kelas 6 SD pada saat kelas 9 SMP tiba saatnya ujian akhir, ujian yang menentukan kelulusan dan SMA yabng akan kami singgahi untuk melanjutkan pendidikan. Ujian kita lalui dan menunggu pengumuman kelulusan bersama-sama dirumah salah satu teman sekelas saya, alhamdulillah kami satu kelas lulus semua bahkan satu angkatan lulus 100%.
Setelah memegang hasil ujian semua sibuk mencari dan mendaftarkan diri di SMA – SMA negri favorit. Saya mendapatkan apa yang saya impikan, SMAN 48 adalah tempat singgah saya menuntut ilmu berikutnya, SMAN 48 terkenal dengan keunggulan prestasi dan kedisiplinannya. Rasanya bangga sekali mengenakan seragam puytih abu-abu, saya berpikir saya mulai beranjak dewasa. Kelas 10 saya mendapatkan sekumpulan sahabat yang terdiri dari 8 wanita, perbedaan sifat dan watak membuat kami sering terjadi perbedaan pendapat, kemampuan yang satu dengan yang lainnya pun berbeda. Pada saat naik kelas ada pembagian jurusan, IPA dan IPS, jurusan ini ditentukan oleh wali kelas berdasarkan nilai siswa tersebut. 4 dari kami memperoleh jurusan IPA, namun saya dengan tiga teman saya mendapatkan jurusan IPS. Kami terpisah, sibuk masing-masing den mempunyai teman dekat yang baru, tapi komunikasi kami tetap terjalin dengan baik. Kelas 11 IPS, 12 IPS, tahun demi tahun saya lalui dengan perjuangan memperoleh nilai maksimal di kelas. Pada saat kelas 12 sudah harus memikirkan ingin melanjutkan kemana setelah lulus SMA? Pada saat itu mimpi saya adalah kuliah di universitas negri, namun apa daya setelah lulus saya tidak mendapatkan yang saya impikan. Sampai akhirnya saya memilih Universitas Gunadarma sebagai temapt saya menuntut ilmu. Akuntansi menjadi pilihan saya dan sampai sekarang saya sudah memasuki semester 4.
Minggu, 20 Februari 2011
pengertian hukum dan hukum ekonomi
NAMA : NURI NOVIANTI PRAMESTI
NPM : 22209557
KELAS : 2EB19
PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM EKONOMI
1. PENGERTIAN HUKUM
• Menurut Aristoteles , hukum adalah dimana masyarakat menaati dan menerapkannya dalam anggotanya sendiri.
• Menurut Grotius, hukum adalah suatu aturan dari tindakan moral yang mewajibkan pada suatu yang benar.
• Menurut Van kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindumgi kepentingan manusia di dalam masyarakat.
1.1 UNSUR-UNSUR HUKUM
• Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
• Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa
• Peraturan itu di adakan oleh badan-badan resmi.
• Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas.
1.2 KODIFIKASI HUKUM
Adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.
• Ditinjau dari segi bentuknya, hukum dapat dibedakan atas :
o Hukum Tertulis (statute law, written law), yaitu hukum yang dicantumkan pelbagai peraturan-peraturan, dan
o Hukum Tak Tertulis (unstatutery law, unwritten law), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (hukum kebiasaan).
• Menurut teori ada 2 macam kodifikasi hukum, yaitu :
o Kodifikasi terbuka
Adalah kodifikasi yang membuka diri terhadap terdapatnya tambahan-tambahan diluar induk kondifikasi.
“ Hukum dibiarkan berkembang menurut kebutuhan masyarakat dan hukum tidak lagi disebut sebagai penghambat kemajuan masyarakat hukum disini diartikan sebagai peraturan”.
o Kodifikasi tertutup
Adalah semua hal yang menyangkut permasalahannya dimasukan ke dalam kodifikasi atau buku kumpulan peraturan.
Isinya :
§ Politik hukum lama
§ Unifikasi di zaman Hindia Belanda (Indonesia) gagal
§ Penduduk terpecah menjadi;
§ penduduk bangsa Eropa
§ penduduk bangsa Timur Asing
§ penduduk bangsa pribadi (Indonesia)
§ Pemikiran bangsa Indonesia terpecah-pecah pula.
§ Pendidikan bangsa Indonesia ;
§ Hasil Pendidikan Barat
§ Hasil Pendidikan Timur
• Unsur-unsur dari suatu kodifikasi :
1. Jenis-jenis hukum tertentu
2. Sistematis
3. Lengkap
• Tujuan Kodifikasi Hukum tertulis untuk memperoleh :
1. Kepastian hukum
2. Penyerderhanaan hukum
3. Kesatuan hokum
1.3 TUJUAN HUKUM
Dengan banyak aneka ragamnya hubungan itu ,para anggota masyarakat memerlukan aturan aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.Untuk itu diperlukan aturan aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan kesadaran tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.
1.4 TEORI ETIS
Teori ini menurut Prof.van Apeldoorn berat sebelah,karena ia melebihkan kadar keadilan hukum,sebab dia cukup memperhatikan keadaan yang sebenarnya. Hukum mentapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan masyarakat.Jika hukum semata mata menghendaki keadilan,jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap tiap orang apa yang patut diterimanya.
1.5 SUMBER SUMBER HUKUM
Sumber-sumber hukum dapat ditinjau dari segi material dan segi formal :
• Sumber-sumber hukum material, dapat ditinjau lagi dari pelbagai sudut,misalnya dari sudut ekonomi,sejarah sosiologi,filsafat dan sebagainya.contoh :
a.Seorang ahli ekonomi akan mengatakan ,bahwa kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.
b.Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
• Sumber-sumber hukum formal antara lain ialah :
a.Undang-undang (statute)
b.Kebiasaan (costum)
c.Keputusan-keputusan hakim (Jurisprudentie)
d.Traktat (treaty)
e.Pendapat sarjana hukum (doktrin)
1.6 PERBEDAAN ANTARA NORMA HUKUM DAN NORMA SOSIAL
• Norma hukum
2 Aturannya pasti (tertulis)
3 Mengikat semua orang
4 Memiliki alat penegak aturan
5 Dibuat oleh penguasa
6 Sangsinya berat
• Norma social
ü Kadang aturannya tidak pasti dan tidak tertulis
ü Ada/ tidaknya alat penegak tidak pasti (kadang ada, kadang tidak ada)
ü Dibuat oleh masyarakat
ü Sangsinya ringan.
2. PENGERTIAN EKONOMI
Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran.
2.1 PENGERTIAN HUKUM EKONOMI
Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.
• Hukum ekonomi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :
1. Hukum ekonomi pembangunan, adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara Nasional.
2. Hukum Ekonomi social, adlah yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembangian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) manusia Indonesia.
2.2 CONTOH HUKUM EKONOMI
1. Jika harga sembako atau sembilan bahan pokok naik maka harga-harga barang lain biasanya akan ikut merambat naik.
2. Apabila pada suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan hipermarket yang besar dengan harga yang sangat murah maka dapat dipastikan peritel atau toko-toko kecil yang berada di sekitarnya akan kehilangan omset atau mati gulung tikar.
3. Jika nilai kurs dollar amerika naik tajam maka banyak perusahaan yang modalnya berasal dari pinjaman luar negeri akan bangkrut.
4. Turunnya harga elpiji / lpg akan menaikkan jumlah penjualan kompor gas baik buatan dalam negeri maupun luar negeri.
5. Semakin tinggi bunga bank untuk tabungan maka jumlah uang yang beredar akan menurun dan terjadi penurunan jumlah permintaan barang dan jasa secara umum.
Sumber:
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/pengertian-hukum-dan-hukum-ekonomi-2/
NPM : 22209557
KELAS : 2EB19
PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM EKONOMI
1. PENGERTIAN HUKUM
• Menurut Aristoteles , hukum adalah dimana masyarakat menaati dan menerapkannya dalam anggotanya sendiri.
• Menurut Grotius, hukum adalah suatu aturan dari tindakan moral yang mewajibkan pada suatu yang benar.
• Menurut Van kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindumgi kepentingan manusia di dalam masyarakat.
1.1 UNSUR-UNSUR HUKUM
• Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
• Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa
• Peraturan itu di adakan oleh badan-badan resmi.
• Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas.
1.2 KODIFIKASI HUKUM
Adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.
• Ditinjau dari segi bentuknya, hukum dapat dibedakan atas :
o Hukum Tertulis (statute law, written law), yaitu hukum yang dicantumkan pelbagai peraturan-peraturan, dan
o Hukum Tak Tertulis (unstatutery law, unwritten law), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (hukum kebiasaan).
• Menurut teori ada 2 macam kodifikasi hukum, yaitu :
o Kodifikasi terbuka
Adalah kodifikasi yang membuka diri terhadap terdapatnya tambahan-tambahan diluar induk kondifikasi.
“ Hukum dibiarkan berkembang menurut kebutuhan masyarakat dan hukum tidak lagi disebut sebagai penghambat kemajuan masyarakat hukum disini diartikan sebagai peraturan”.
o Kodifikasi tertutup
Adalah semua hal yang menyangkut permasalahannya dimasukan ke dalam kodifikasi atau buku kumpulan peraturan.
Isinya :
§ Politik hukum lama
§ Unifikasi di zaman Hindia Belanda (Indonesia) gagal
§ Penduduk terpecah menjadi;
§ penduduk bangsa Eropa
§ penduduk bangsa Timur Asing
§ penduduk bangsa pribadi (Indonesia)
§ Pemikiran bangsa Indonesia terpecah-pecah pula.
§ Pendidikan bangsa Indonesia ;
§ Hasil Pendidikan Barat
§ Hasil Pendidikan Timur
• Unsur-unsur dari suatu kodifikasi :
1. Jenis-jenis hukum tertentu
2. Sistematis
3. Lengkap
• Tujuan Kodifikasi Hukum tertulis untuk memperoleh :
1. Kepastian hukum
2. Penyerderhanaan hukum
3. Kesatuan hokum
1.3 TUJUAN HUKUM
Dengan banyak aneka ragamnya hubungan itu ,para anggota masyarakat memerlukan aturan aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.Untuk itu diperlukan aturan aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan kesadaran tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.
1.4 TEORI ETIS
Teori ini menurut Prof.van Apeldoorn berat sebelah,karena ia melebihkan kadar keadilan hukum,sebab dia cukup memperhatikan keadaan yang sebenarnya. Hukum mentapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan masyarakat.Jika hukum semata mata menghendaki keadilan,jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap tiap orang apa yang patut diterimanya.
1.5 SUMBER SUMBER HUKUM
Sumber-sumber hukum dapat ditinjau dari segi material dan segi formal :
• Sumber-sumber hukum material, dapat ditinjau lagi dari pelbagai sudut,misalnya dari sudut ekonomi,sejarah sosiologi,filsafat dan sebagainya.contoh :
a.Seorang ahli ekonomi akan mengatakan ,bahwa kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.
b.Seorang ahli kemasyarakatan (sosiolog) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
• Sumber-sumber hukum formal antara lain ialah :
a.Undang-undang (statute)
b.Kebiasaan (costum)
c.Keputusan-keputusan hakim (Jurisprudentie)
d.Traktat (treaty)
e.Pendapat sarjana hukum (doktrin)
1.6 PERBEDAAN ANTARA NORMA HUKUM DAN NORMA SOSIAL
• Norma hukum
2 Aturannya pasti (tertulis)
3 Mengikat semua orang
4 Memiliki alat penegak aturan
5 Dibuat oleh penguasa
6 Sangsinya berat
• Norma social
ü Kadang aturannya tidak pasti dan tidak tertulis
ü Ada/ tidaknya alat penegak tidak pasti (kadang ada, kadang tidak ada)
ü Dibuat oleh masyarakat
ü Sangsinya ringan.
2. PENGERTIAN EKONOMI
Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran.
2.1 PENGERTIAN HUKUM EKONOMI
Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.
• Hukum ekonomi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :
1. Hukum ekonomi pembangunan, adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara Nasional.
2. Hukum Ekonomi social, adlah yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembangian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) manusia Indonesia.
2.2 CONTOH HUKUM EKONOMI
1. Jika harga sembako atau sembilan bahan pokok naik maka harga-harga barang lain biasanya akan ikut merambat naik.
2. Apabila pada suatu lokasi berdiri sebuah pusat pertokoan hipermarket yang besar dengan harga yang sangat murah maka dapat dipastikan peritel atau toko-toko kecil yang berada di sekitarnya akan kehilangan omset atau mati gulung tikar.
3. Jika nilai kurs dollar amerika naik tajam maka banyak perusahaan yang modalnya berasal dari pinjaman luar negeri akan bangkrut.
4. Turunnya harga elpiji / lpg akan menaikkan jumlah penjualan kompor gas baik buatan dalam negeri maupun luar negeri.
5. Semakin tinggi bunga bank untuk tabungan maka jumlah uang yang beredar akan menurun dan terjadi penurunan jumlah permintaan barang dan jasa secara umum.
Sumber:
http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/02/pengertian-hukum-dan-hukum-ekonomi-2/
Minggu, 05 Desember 2010
Usaha Kecil dan Menengah
D
i
s
u
s
u
n
oleh : 2EB19
1. Fahmi RF 20209847
2. Febrina Fitria Anwar 23209895
3. Nuri Novianti Pramesti 22209557
Universitas Gunadarma
2009
KATA PENGANTAR
Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME. Karena, berkat rahmat dan karunia-Nyalah makalah ini dapat selesai tanpa ada halangan apapun. Makalah ini berisi penjelasan penjelasan mengenai UKM (Usaha Kecil dan Menengah) mengingat pentingnya UKM tersebut dalam menstabilkan perekonomian di Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan makalah ini sampai selesai tanpa ada halangan yang meruguikan. Kritik dan saran sangat kami harapkan guna untuk memperbaiki makalah ini di kemudian hari.
Bekasi, November 2010
Penulis
Usaha Kecil dan Menengah
Pengertian Usaha Kecil dan Menengah
Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan usaha yang berdiri sendiri.
Menurut Keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1998, pengertian Usaha Kecil adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Di Indonesia, jumlah UKM hingga 2005 mencapai 42,4 juta unit lebih. Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM, di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota.
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah),
3. Milik Warga Negara Indonesia,
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar,
5. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
Keragaman Definisi UKM di Indonesia
Definisi UKM di negeri ini ternyata berbeda-beda. Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi usaha kecil dan menengah (UKM) yang tak sama. Di antaranya adalah Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008.
Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, usaha menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5-19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20-99 orang.
Kementerian Keuangan melalui keputusan menteri nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri atas:
- Bidang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi), dan
- Perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).
Pada 4 Juli 2008 ditetapkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UKM yang disampaikan oleh Undang-undang ini juga berbeda dengan definisi di atas. Menurut UU No 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan usaha kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut:
- Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut:
- Kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
Definisi dan Kriteria UKM menurut Lembaga dan Negara Asing
Pada prinsipnya definisi dan kriteria UKM di negara-negara asing didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut: (1) jumlah tenaga kerja, (2) pendapatan, dan (3) jumlah aset. Paparan berikut adalah kriteria-kriteria UKM di negara-negara atau lembaga asing.
1. World Bank, membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu :
1.1 Medium Enterprise, dengan kriteria :
1. Jumlah karyawan maksimal 300 orang
2. Pendapatan setahun hingga US$ 15 juta
3. Jumlah aset hingga US$ 15 juta
1.2 Small Enterprise, dengan kriteria :
1. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
2. Pendapatan setahun tidak melebihi US$ 3 juta
3. Jumlah aset tidak melebihi US$ 3 juta
1.3 Micro Enterprise, dengan kriteria :
1. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
2. Pendapatan setahun tidak melebihi US$ 100 ribu
3. Jumlah aset tidak melebihi US$ 100 ribu
2. Singapura mendefinisikan UKM sebagai usaha yang memiliki minimal 30% pemegang saham lokal serta aset produktif tetap (fixed productive asset) di bawah SG $ 15 juta.
3. Malaysia, menetapkan definisi UKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh (full time worker) kurang dari 75 orang atau yang modal pemegang sahamnya kurang dari M $ 2,5 juta. Definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu :
3.1 Small Industry (SI), dengan kriteria jumlah karyawan 5 – 50 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu
3.2 Medium Industry (MI), dengan kriteria jumlah karyawan 50 – 75 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu – M $ 2,5 juta.
4. Jepang, membagi UKM sebagai berikut :
4.1 Mining and manufacturing, dengan kriteria jumah karyawan maksimal 300 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah US$2,5 juta.
4.2 Wholesale, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 840 ribu
4.3 Retail, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 820 ribu
4.4 Service, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 420 ribu
5. Korea Selatan, mendefinisikan UKM sebagai usaha yang jumlahnya di bawah 300 orang dan jumlah assetnya kurang dari US$ 60 juta.
6. European Commision, membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu :
6.1 Medium-sized Enterprise, dengan kriteria :
2. Jumlah karyawan kurang dari 250 orang
3. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 50 juta
4. Jumlah aset tidak melebihi $ 50 juta
6.2 Small-sized Enterprise, dengan kriteria :
1. Jumlah karyawan kurang dari 50 orang
2. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 10 juta
3. Jumlah aset tidak melebihi $ 13 juta
6.3 Micro-sized Enterprise, dengan kriteria :
1. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
2. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 2 juta
3. Jumlah aset tidak melebihi $ 2 juta
4 Klasifikasi UKM
Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:
- Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contoh, pedagang kaki lima.
- Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- Fast Moving Enterprise, merupakam UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.
3 Jenis Usaha yang Bisa Dilakukan oleh UKM Untuk Menghasilkan Laba
Ada 3 jenis usaha yang bisa dilakukan oleh usaha kecil menengah (UKM), mengenai kriteria badan usaha menurut hasil survei BPS dengan Kementrian Negara Koperasi dan UKM. Keduanya sangat berkaitan erat, karena banyak dari masyarakat tidak tahu usaha kita termasuk usaha yang bagaimana.
Kriteria badan usaha tersebut adalah :
- Jika usaha anda hasil penjualannya sampai dengan 1 miliar rupiah, maka usaha anda digolongkan dalam usaha kecil.
- Jika usaha anda hasil penjualannya antara 1 sampai dengan 50 miliar rupiah, maka usaha anda digolongkan dalam usaha menengah.
Dengan penjelasan diatas, kiranya cukup untuk membuka wawasan bahwa yang termasuk kategori usaha kecil menengah adalah usaha yang hasil penjualannya dibawah atau sama dengan 50 miliar rupiah.
Menginjak pembahasan berikutnya, inti dari topik kita kali ini, ada 3 jenis usaha yang bisa dilakukan oleh UKM untuk menghasilkan laba.
Ketiga jenis usaha tersebut adalah :1. Usaha Manufaktur (Manufacturing Business)
Yaitu usaha yang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen. Contohnya adalah konveksi yang menghasilkan pakaian jadi atau pengrajin bambu yang menghasilkan mebel, hiasan rumah, souvenir dan sebagainya.
2. Usaha Dagang (Merchandising Business)
Adalah usaha yang menjual produk kepada konsumen. Contohnya adalah pusat jajanan tradisional yang menjual segala macam jajanan tradisional atau toko kelontong yang menjual semua kebutuhan sehari-hari.
Yakni usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau barang untuk konsumen. Sebagai contoh adalah jasa pengiriman barang atau warung internet (warnet) yang menyediakan alat dan layanan kepada konsumen agar mereka bisa browsing, searching, blogging atau yang lainnya.
Undang-Undang dan Peraturan Terkait UKM
Berikut ini daftar beberapa UU dan peraturan tentang UKM:
- UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
- PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
- Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.
- Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan.
- Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah
- Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
DAFTAR PUSTAKA
Senin, 01 November 2010
Tugas Ekonomi Koperasi 2
Nama : Nuri Novianti Pramesti
Kelas : 2EB19
NPM : 22209557
Tugas Ekonomi Koperasi
2. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Coba sebutkan fungsi-fungsi manajemen yang terdapat pada rapat anggota!
>>Badan Usaha Koperasi Dan Manajemen Koperasi<<
Badan Usaha Koperasi
Badan Usaha koperasi yang falsafanya adalah dari, oleh untuk anggota yang sekaligus mencerminkan pelaksanaan falsafah demokrasi ekonomi dalam dunia usaha yang menjadi ciri khas koperasi. Dengan demikian, didalam stuktur manajemen koperasi di Indonesia dikenal adanya Rapat anggota, Pengawas, dan Pengurus.
Kekuasaan tertinggi berada di tangan rapat anggota, sebab badan usaha koperasi dalah organisasi dari, oleh dan untuk anggota. Untuk melakukan pengelolaan koperasi, dibentuk/dipilh PENGURUS dari kalangan anggota koperasi. Rapat anggota selain mengangkat pengurus juga memilih dan mengangkat PENGAWAS untuk mengawasi pekerjaan pengurus dalam mengelola Badan Usaha Koperasi.
Dalam pelaksanaan pengelolaan usaha koperasi sebagai perusahaan tidak berbeda dengan pengelolaan usaha koperasi sebagai perusahaan tidak berbeda dengan pengelolaan perusahaan non koperasi seperti perseroaan terbatas, firma, comanditaire venootschap ataupun Badan Usaha Milik Negara. Jadi, pengurus melakukan/menerapkan fungsi – fungsi manajemen pada badan usaha koperasi.
Manajemen Koperasi
Fungsi manajemen koperasi sama dengan fungsi manajemen dalam perusahaan – perusahaan non koperasi. Perbedaan terletak pada bahwa fungsi – fungsi manajemen ini pada badan usaha koperasi dilaksanakan oleh sebuah TEAM MANAJEMEN yang terdiri dari RAPAT ANGGOTA, PENGURUS, dan PENGAWAS. Fungsi PENGURUS dalam pengelolaan dapat didelegasikan kepada MANAJER PROFESIONAL.
Biasanya fungsi – fungsi manajemen dapat dikelompokkan menjadi :
PLANNING / PERENCANAAN
ORGANIZING / PENGORGANISASIAN
COORDINATING / PENGKOORDINASIAN
CONTROLING / PENGAWAS / PENGENDALIAN
Peranan dan tugas Rapat Anggota
Menetapkan anggaran dasar
Berarti menetapkan tata cara serta hak dan kewajiban, termasuk menetapkan VISI dan MISI. Tindakan ini dapat dikategorikan perencanaan strategis yang merupakan bagian dari fungsi perencanaan
Kebijaksanaan umum organisasi perusahaan
Berarti menetapkan garis – garis besar cara mencapai tujuan tindakan ini termasuk perencanaan strategis, yang merupakan bagian dari fungsi perencanaan
Pengesahan rencana kerja, rencana anggaran, laporan keuangan termasuk pengesahan rencana pembagian SHU serta rencana penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi
Berarti menetapkan batasan –batasan yang harus dicapai pengurus. Tindakan ini termasuk pengawasan / pengendalian strategis yang merupakan bagian dari fungsi PENGAWASAN
Peranan dan tugas Pengurus
Mengelola perusahaan koperasi untuk mencapai target / tujuan tahunan. Berarti merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan serta mengawasi setiap kegiatan dalam perusahaan untuk mencapai tujuan dalam setahun. Tindakan ini berarti melakukan lima fungsi manajemen.
Tugas Pengurus
Melaksanakan pengawasan terhadap tata kehidupan koperasi yang meliputi keorganisasian dan usaha.
Dalam hal keorganisasian apakah koperasi menjalankan organisasinya sesuai dengan tercantum dalam AD / ART. Dalam bidang usaha, apakah usaha koperasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
Memerikasa apakah usaha koperasi sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Membuat laporan tertulis/hasil pengawasan dan dilaporkan/dipertanggungjawabkan pada RAT
Manajer Profesional
Kedudukan Manajer Operasional dapat diartikan dalam koperasi dengan CEO (Chief Executive Officer) dengan jabatan yang disesuaikan dengan Span Of Controlnya. Apakah direktur utama, direktur eksekutif ataupun manajer. Jika badan koperasi telah mempunyai manajer professional maka fungsi pengurus tinggal mengawasi tindak tanduk manajer professional ini sehari – hari, apakah telah melaksanakan tugas dengan baik, harus dibuktikan dengan capaian (achievement) sesuai tolak ukur.
Perencanaan
Perencanaan yang dibuat oleh pengelola/manajer professional haruslah sudah merupakan perencanaan yang menjawab pertanyaan – pertanyaan :
APA (WHAT) yang harus dikerjakan
KAPAN (WHEN) dimulai/diselesaikan
SIAPA (WHO) yang harus mengerjakan
Oleh karena itu disebut Perencanaan Taktis, yaitu perencanaan jangka pendek, benar – benar applicable (dapat dilaksanakan). Dalam hal ini, hal – hal yang dilakukan pengelola adalah :
Pengelola mengembangkan berbagai kebijaksanaan yang telah diputuskan oleh pengurus yang harus digunakan sebagai landasan berpikir dan bertindak.
Menciptakan prosedur kerja sebagai pelaksanaan dari kebijaksanaan yang diputuskan oleh pengurus.
Menyusun program personal yang menyeluruh, jumlah, jenis keahlian, maupun cara meningkatkan kemampuan.
Pengorganisasian
Pengelola mengumpulkan dan mengkombinasikan berbagai sumber daya seperti SDM, UANG, BARANG, FASILITAS guna mencapai tujuan efektif dan efisien.
Menetapkan struktur organisasi, uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi setiap karyawan dalam tatanan organisasi tersebut.
Selalu menilai tatanan organisasi yang ada untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
Menetapkan kebutuhannya
Menetapkan/mengembangkan system pengupahan, fasilitas, penilaian, jabatan.
Menjamin karyawan dalam hal :
Pendidikan/pelatihan untuk karir yang direncanakan
Menilai partisipasi karyawan secara obyektif
Menilai jabatan/pejabat secara adil
Cuti diberikan sesuai peraturan
Berkonsultasi dengan pengurus untuk tindakan yamg strategis dan berpengaruh terhadap anggaran
Pengarahan
Dalam pelaksanaan fungsi pengarahan manajer memotivasi agar seluruh karyawan bekerja sesuai yang diharapkan.
Penjelasan tentang berbagai kebijaksanaan/keputusan harus sampai kepada seluruh karyawan
Penjelasan dan petunjuk lebih baik tertulis atau dicatat dalam File
Melaksanakan HUMAN RELATION/hubungan karyawan/masyarkat secara efektif.
Menyetujui system yang telah ditetapkan termasuk system akuntansi, prosedur, pembuatan statistic dan laporan.
Koordinasi
Manajemen Profesional berfungsi untuk menyelaraskan gerak dan usaha koperasi untuk mencapai sasaran agar semua gerak saling mengisi, tidak terjadi hal – hal yang menghambat program.
Menganjurkan adanya hubungan yang harmonis antar karyawan/antar bagian
Menyusun/memperbaiki/menyesuaikan struktur organisasi, bila struktur tersebut ternyata menghambat tumbuhnya koordinasi antar karyawan / antar bagian
Menjelaskan struktur yang ada, agar setiap bagian memahami hubungan kerja horizontal dan atau vertical serta tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.
Memberikan garis besar prosedur kerja kepada setiap karyawan sehingga diketahui dengan jelas hubungan kerja.
Pengawasan
Dalam pengawasan koperasi Indonesia fungsi pengawasan berada di tangan PENGAWAS yang bertindak untuk dan atsa nama anggota pengawas atas hasil kerja pengurus tahunan dan tidak tertutup ada tindakan pengawasan melekat (WASKAT)
Manajer professional memberikan laporan kepada pengurus untuk dianalisis, baik periodic maupun sewaktu – waktu.
Memberikan saran atsa dasar laporan dan memonotoring yang telah dianalisis sebagai bahan bagi pengurus dalam menggambarkan keputusan
Memberikan laporan akhir tentang keadaan ruangan. Bila ada kelainan dengan rencana harus segera mengadakan tindakan koreksi
Melakukakan tindakan – tindakan, perbaikan baik atas saran – saran pengurus maupun pemeriksa
Selalu meninjau jumlah keuangan
Selalu meningkatkan kualitas pelayanan.
Tugas Ekonomi Koperasi 1
Nama : Nuri Novianti Pramesti
Kelas : 2EB19
NPM : 22209557
Tugas Ekonomi Koperasi
1. Istilah koperasi, gotong royong, dan tolong menolong sama-sama mengandung makna “kerjasama”. Coba jelaskan perbedaan pokok dari makna kerjasama tersebut. Berikan contoh penerapan masing-masing istilah tersebut!
KOPERASI, GOTONG ROYONG DAN TOLONG MENOLONG
♣ Koperasi
Mengandung makna “Kerja Sama”, ada juga mengartikan ‘menolong satu sama lain’. Arti kerjasama bisa berbeda-beda tergantung dari cabang ilmunya. Koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi :
Gotong Royong adalah kegiatan bersama
♣ Tolong Menolong
Tolong-menolong atau bantu membantu menunjukkan pada pencapaian tujuan perorangan (Mubyarto).
►► Gotong royong dan tolong-menolong lebih bertujuan sosial, bukan bertujuan ekonomi. Koperasi mempunyai tujuan ekonomi yang lebih konkrit.
Contoh Penerapan Kerjasama dalam Gotong Royong
Kelas : 2EB19
NPM : 22209557
Tugas Ekonomi Koperasi
1. Istilah koperasi, gotong royong, dan tolong menolong sama-sama mengandung makna “kerjasama”. Coba jelaskan perbedaan pokok dari makna kerjasama tersebut. Berikan contoh penerapan masing-masing istilah tersebut!
KOPERASI, GOTONG ROYONG DAN TOLONG MENOLONG
♣ Koperasi
Mengandung makna “Kerja Sama”, ada juga mengartikan ‘menolong satu sama lain’. Arti kerjasama bisa berbeda-beda tergantung dari cabang ilmunya. Koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi :
· Fungsi Sosial
· Fungsi Ekonomi
· Fungsi Politik
· Fungsi Etika
♣ Gotong RoyongGotong Royong adalah kegiatan bersama
♣ Tolong Menolong
Tolong-menolong atau bantu membantu menunjukkan pada pencapaian tujuan perorangan (Mubyarto).
►► Gotong royong dan tolong-menolong lebih bertujuan sosial, bukan bertujuan ekonomi. Koperasi mempunyai tujuan ekonomi yang lebih konkrit.
Contoh Penerapan Kerjasama dalam Gotong Royong
Ciri khas bangsa Indonesia salah staunya adalah gotong royong, kita mengetahui bahwa modernisasi dan globalisasi melahirkan corak kehidupan yang sangat kompleks, hal ini seharusnya jangan sampai membuat bangsa Indonesia kehilangan kepribadiannya sebagai bangsa yang kaya akan unsur budaya. Akan tetapi dengan semakin derasnya arus globalisasi mau tidak mau kepribadian tersebut akan terpengaruh oleh kebudayaan asaing yang lebih mementingkan individualisme.
Dalam kehidupan ekonomi misalnya, yang semula bangsa Indonesia berdasarkan pertanian, setelah masuknya masa industrialisasi, semangat gotong royong masayarakat berkurang, hal ini disebabkan karena masyarakat sekarang cenderung besifat individualistis, sehingga ada anggapan umum ” hidup bebas asal tidak mengganggu kehidupan orang lain”.
Langganan:
Postingan (Atom)